Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Paser Pertanyakan Nasib Perusahaan Memenuhi Syarat TPS Lokasi Khusus yang Tak Mengajukan

foto

TANA PASER – Bawaslu Kabupaten Paser menyoroti kejelasan mekanisme pembentukan TPS Lokasi Khusus (Loksus), terutama jika perusahaan yang memenuhi syarat tidak mengajukan permohonan. Hal itu mencuat dalam Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2026 di Ruang Rapat Sultan Adam Alamsyah, KPU Kabupaten Paser, Kamis (19/11/2026).

Anggota Bawaslu Paser, Fauzan, mempertanyakan langkah KPU apabila ada perusahaan yang sebenarnya memenuhi persyaratan sebagai lokasi TPS Khusus tetapi tidak mengajukan pembentukannya. Bawaslu juga menanyakan apakah KPU punya langkah untuk mendorong atau berkomunikasi dengan perusahaan yang secara faktual berpotensi memenuhi syarat.

Pertanyaan itu bertujuan memastikan keberadaan pemilih di lingkungan perusahaan tidak menimbulkan persoalan pada tahapan pemilu atau pemilihan, khususnya dalam penggunaan hak pilih.

Bawaslu turut menanyakan mekanisme jika sebuah perusahaan memiliki pekerja dalam jumlah besar tetapi belum memenuhi ketentuan jumlah pemilih untuk TPS Loksus. Bawaslu juga menekankan perlunya kejelasan tindak lanjut jika lokasi yang pernah menjadi TPS Loksus ternyata tidak lagi memenuhi syarat pada pemilu berikutnya.

KPU Paser menjelaskan bahwa TPS Loksus memiliki persyaratan tertentu, dan keberadaan perusahaan saja tidak otomatis membuat suatu lokasi bisa ditetapkan sebagai TPS Loksus. Pemenuhan syarat dan kondisi faktual pemilih akan menjadi bahan pencermatan. Jika syarat belum terpenuhi, kondisi itu tidak langsung dinyatakan tidak memenuhi, melainkan dilaporkan dan dibahas secara berjenjang hingga KPU RI sebagai otoritas regulasi.

KPU juga akan mengevaluasi TPS Loksus yang pernah digunakan pada pemilu/pemilihan sebelumnya dan berencana meningkatkan sosialisasi serta koordinasi kepada perusahaan di Kabupaten Paser.

Bawaslu mencatat bahwa untuk perusahaan yang berpotensi memenuhi syarat tetapi belum mengajukan, diperlukan komunikasi dan koordinasi lebih lanjut. Bawaslu juga menekankan pentingnya dokumentasi dan pelaporan setiap hasil pencermatan sebagai bahan pengawasan dan evaluasi tahapan berikutnya.