Ketua Bawaslu Kaltim Buka Pendidikan Pengawas Partisipatif Secara Daring: Dorong Tumbuhnya Pikiran Kritis dan Sikap Berani Awasi Pemilu

Tana Paser, Rabu (12/11/2025) – Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur, Hari Darmanto, M.H, secara resmi membuka kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif yang digelar secara daring dan diikuti oleh peserta dari Balikpapan dan Kabupaten Paser.

Dalam sambutannya, Hari Darmanto menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar forum pelatihan, melainkan sebuah momentum penting bagi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran, keberanian, dan tanggung jawab dalam mengawasi proses demokrasi.

“Kegiatan pendidikan pengawas partisipatif ini kita jadikan sebagai momen untuk bertumbuh dalam pikiran, kemudian menjadi pemantik kemauan dan keberanian untuk mengambil sikap dalam menjaga wilayah Kalimantan, khususnya dalam proses kepemiluan,” ujar Hari Darmanto.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pendidikan pengawas partisipatif juga merupakan sarana memperkuat interaksi antara penyelenggara pemilu dan pemilih. Melalui kegiatan ini, masyarakat diharapkan dapat memahami haknya sebagai warga negara untuk memberikan kritik, pengawasan, dan masukan terhadap kebijakan publik yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan demokrasi.

“Kita sebagai warga negara memiliki hak perlindungan atas pikiran kritis. Pikiran itu penting untuk disampaikan kepada pemerintah dan pemangku kekuasaan ketika ada kebijakan yang tidak sejalan dengan nilai demokrasi. Ini juga menjadi pengingat bagi penyelenggara pemerintahan agar tetap bekerja sesuai amanah rakyat,” tambahnya.

Kegiatan daring ini diikuti dengan antusias oleh peserta dari dua daerah, yang terdiri dari Mahasiswa dan Organisasi Kepemudaan. Mereka diharapkan menjadi mitra strategis Bawaslu dalam menciptakan pengawasan pemilu yang partisipatif, independen, dan berintegritas di Kalimantan Timur.

Melalui forum ini, Bawaslu Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus membangun kesadaran politik masyarakat dan memperkuat nilai-nilai demokrasi di tingkat lokal, sehingga setiap warga dapat berperan aktif dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan bermartabat.