Penguatan Demokrasi Harus Melibatkan Seluruh Masyarakat, Terutama Mahasiswa

Tana Paser – Anggota Bawaslu Kalimantan Timur, Wamustofa Hamzah, menegaskan bahwa penguatan demokrasi tidak bisa hanya dibebankan kepada penyelenggara pemilu, melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Mahasiswa, menurutnya, memiliki peran penting sebagai motor kesadaran politik.

“Demokrasi jangan dimaknai hanya lima menit di TPS pada saat kita menentukan pilihan. Demokrasi adalah rangkaian proses yang panjang, sehingga penguatannya harus melibatkan semua pihak, mulai dari penyelenggara, partai politik, lembaga pendidikan, hingga masyarakat, khususnya mahasiswa,” ujar Wamustofa saat memberikan sambutan dalam kegiatan Penguatan kelembagaan pengawas Pemilu bersama mitra bawaslu di  Kabupaten Paser, Senin (16/9).

Ia menekankan, meskipun tahapan pemilu sudah selesai, Bawaslu akan tetap melakukan kegiatan-kegiatan penguatan demokrasi. Bahkan, kata dia, dengan keterbatasan anggaran sekalipun, konsolidasi dan diskusi tetap harus berjalan.

“Kami ingin menegaskan bahwa Bawaslu tidak hanya bekerja saat pemilu, tetapi juga di luar tahapan. Kantor Bawaslu harus tetap buka, sehingga masyarakat dan mahasiswa bisa datang, berdiskusi, dan mengakses data tentang demokrasi,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Wamustofa juga mengkritisi praktik politik uang (money politics) yang masih marak terjadi. Ia menyebut, upaya penolakan seringkali membuat pengawas pemilu dianggap sebagai musuh masyarakat.

“Kalau hanya Bawaslu yang menolak money politics, kami sering jadi public enemy. Padahal politik uang merusak demokrasi dan masa depan kita. Karena itu, gerakan melawan money politics harus dilakukan bersama-sama,” tegasnya.

Menurutnya, kesadaran politik masyarakat adalah investasi penting bagi masa depan demokrasi Indonesia. “Kesadaran politik itu sangat penting. Bahkan memilih untuk tidak memilih pun harus dilakukan secara sadar, bukan karena ikut-ikutan atau karena tidak diberi uang bensin ke TPS,” tutupnya.