Setiap Divisi Wajib Bergilir Susun Konten, Bawaslu Paser Patok Target Satu Flyer dan Satu Video Edukasi per Minggu

Tana Paser – Bawaslu Kabupaten Paser menyepakati target produksi konten publikasi secara rutin setiap minggu, yakni minimal satu flyer edukasi dan satu video edukasi. Kesepakatan ini menjadi salah satu poin utama dalam rapat sosialisasi SOP Kehumasan yang digelar melalui Zoom, Selasa (24/7/2026).

Koordinator Divisi HP2H, Fauzan, menyebut target tersebut realistis dengan mempertimbangkan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia, sekaligus menjadi langkah awal membangun budaya publikasi yang konsisten. “Keberhasilan implementasi SOP tidak hanya diukur dari jumlah konten yang dipublikasikan, tetapi juga dari kualitas pesan, ketepatan informasi, dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Untuk mencapai target itu, Bawaslu Paser menerapkan sistem rotasi antar divisi dalam penyediaan materi publikasi. Setiap divisi mendapat giliran menyiapkan ide konten sesuai jadwal yang ditetapkan. Sebagai contoh, pada minggu pertama Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (P3S) bertanggung jawab menyusun konsep video edukasi, sementara Divisi HP2H menyiapkan materi flyer edukasi. Pada minggu berikutnya, tanggung jawab beralih ke Divisi SDM, dan seterusnya secara bergilir.

Seluruh ide konten akan dipresentasikan dalam rapat koordinasi rutin setiap Senin sebagai forum masukan dan persetujuan sebelum masuk tahap produksi. Dalam sesi diskusi, salah satu peserta, Nur, mengusulkan agar setiap divisi telah menyiapkan materi sebelum rapat Senin berlangsung agar pembahasan bisa lebih difokuskan pada penyempurnaan dan penetapan prioritas.

Peserta lain, Handoko, mengusulkan pemanfaatan kembali materi publikasi lama yang masih relevan dengan isu pengawasan pemilu melalui pembaruan desain maupun substansi, sebagai upaya efisiensi kerja sekaligus memperkaya variasi konten.

Dengan sistem rotasi ini, Bawaslu Paser berharap tidak ada ketergantungan pada individu tertentu dalam produksi konten, sekaligus mendorong seluruh pegawai memiliki kemampuan yang merata dalam mendukung fungsi kehumasan lembaga.