Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa

TUPOKSI DIVISI HUKUM, PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Divisi yang melakukan fungsi :

1. Penyiapan analisis dan kajian hukum
2. Pendokumentasian dan sosialisasi produk hukum
3. Koordinasi internal dan koordinasi dengan Bawaslu melalui Bawaslu Provinsi pelaksanaan pendampingan hukum dalam perselisihan hasil Pemilu dan perselisihan hasil Pemilihan
4. Penyelesaian penanganan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan/Panwas Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa/PPL, dan Pengawas TPS
5. Penerimaan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan
6. Penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan
7. Pengadministrasian dan fasilitasi Gakkumdu Kabupaten/Kota
8. Pengkajian dan tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan
9. Penanganan pelanggaran administratif Pemilu
10. Pengadministrasian dan pengolahan basis data terkait dengan laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan Pemilihan
11. Pemantauan dan pengolahan basis data tindak lanjut laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan
12. Penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan
13. Pengolahan basis data permohonan dan putusan sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan
14. Sosialisasi dan peningkatan kapasitas di bidang:
    a. Hukum
    b. Pencegahan dan penanganan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta tata cara penanganan tindak pidana Pemilu dan tindak pidana Pemilihan
    c. Pencegahan dan penyelesaian sengketa proses Pemilu dan sengketa Pemilihan
15. Pemantauan dan Evaluasi
16. Penyiapan laporan hasil pengawasan tahapan Pemilu dan Pemilihan, laporan tahunan dan laporan akhir Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa.